ANALISIS DAERAH RAWAN PANGAN DENGAN PENDEKATAN GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (GIS) DI KOTA PROBOLINGGO, PROPINSI JAWA TIMUR

Peningkatan ketahanan pangan (food security) adalah salah satu dari program utama dalam pembangunan pertanian, selain pengembangan agribisnis (Wibowo, 2000). Hal ini dikarenakan pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi manusia. Ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional (Suryana dalam Purwantini, 2003). Bagi bangsa Indonesia, perhatian masalah pangan dinilai sangat strategis, diantaranya karena pangan menempati urutan terbesar pengeluaran rumah tangga. Data BPS tahun 2014 menyebutkan bahwa pengeluaran untuk pangan mencapai 58,81 persen dari total pengeluaran rumah rumah tangga.

Istilah ketahanan pangan dalam kebijakan pangan dunia pertama kali digunakan pada tahun 1971 oleh PBB untuk membebaskan dunia terutama negara–negara berkembang dari krisis produksi dan suplai makanan pokok. Pada tahun 1992, International Conference of Nutrition menyempernukan definisi ketahanan pangan menjadi : ” tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang, baik dalam jumlah dan mutu pada setiap saat untuk hidup sehat, aktif, dan produktif ”. Di Indonesia, pemerintah menyusun konsep ketahanan pangan  dalam dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional (Repelita VI), yang definisi formalnya dicantumkan dalam Undang-Undang Pangan Tahun 1996, pasal 1 ayat 17, yang menjelaskan bahwa ketahanan pangan adalah ” kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercemin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.” (Malik, 2014).

World Commision on Environment and Development (WCED) menyatakan bahwa penyediaan pangan bagi seluruh penduduk dunia yang terus meningkat merupakan masalah dan tantangan besar yang harus dihadapi oleh sektor pertanian dunia. Diperlukan adanya pendekatan baru untuk pengembangan pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dunia saat ini dan mendatang. Dikarenakan, surplus produksi pangan dunia ternyata tidak mampu memecahkan persoalan kelaparan (Barichello dalam Malik, 2014). Fenomena tersebut juga terjadi di Indonesia. Informasi mengenai surplus produksi pangan digaungkan setiap waktu melalui media masa, namun realitanya masih banyak masyarakat yang kekurangan pangan dan terancam kelaparan, bahkan di beberapa wilayah masih banyak ditemukan kasus balita gizi buruk. Oleh karena itu, masalah pangan harus menjadi principal point dalam strategi pembangunan.

Indonesia saat ini mengalami permasalahan kerawanan pangan yang cukup serius. Memang secara makro menurut data Susenas, ketersediaan produksi pangan dan pencapaian kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan oleh AKE, AKP dan PPH telah menunjukkan kearah peningkatan yang berarti. Akan tetapi secara mikro menunjukkan

masih banyak terjadi kasus kelaparan, busung lapar, kekurangan gizi (malnutrisi), kwashiorkor dan berbagai kasus gizi buruk lainnya diberbagai daerah wilayah tanah air. Hal ini umumnya terjadi pada rumahtangga miskin dipedesaan. Sebagaimana menurut Nainggolan (2006) sekitar 39.05 orang miskin di Indonesia dan 68 persen diantaran berada dipedesaan. Golongan inilah yang paling rentan terjadi kerawanan pangan. Hal ini disebabkan aksesibilitas kemampuan membeli bahan pangan pada golongan ini masih sangat rendah.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi ketahanan pangan suatu wilayah atau rumah tangga tidak hanya bergantung pada produksi komoditas pangan, namun harus memperhatikan aspek akses pangan dan pemanfaatan atau penyerapan pangan itu sendiri. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang pangan Nomor 18 Tahun 2012. Dalam lampiran penjelasan disebutkan bahwa ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan dalam mewujudkan ketahanan pangan, antara lain (1) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (2) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (3) pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Pemantapan ketahanan pangan tidak terlepas dari penanganan kerawanan pangan. Karena kerawanan pangan merupakan penyebab penting instabilitas ketahanann pangan suatu wilayah.  Kerawanan pangan dapat disebabkan karena kendala yang bersifat kronis seperti terbatasnya sumber daya dan kemampuan, maupun yang bersifat sementara seperti tertimpa musibah atau bencana alam. Penanganan rawan pangan dapat dilakukan melalui deteksi dini dengan mengidentifikasi tipologi wilayah berdasarkan indikator ketahanan pangan pada daerah tersebut.

Geographical Information System (GIS) adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan secara spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik atau tipologi fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut (Prahasta, 2001). Geographical Information System (GIS) dapat digunakan untuk pemetaan daerah rawan pangan berdasarkan indikator ketahanan pangan. Penggunaan tersebut dapat bermanfaat, antara lain, pertama dengan menggunakan peta maka output akan lebih mudah dipahami dan titik-titik kerawanan pangan dapat diidentifikasi sampai tingkat desa, kedua peta yang telah dibuat dapat dilakukan updating data sehingga perubahan aspek ketahanan pangan dapat diketahui dari waktu ke waktu dalam rangka evaluasi dan pemantauan ketahanan pangan suatu wilayah,  ketiga dapat diketahuinya secara mudah permasalahan yang muncul dan menjadi penyebab kerawanan pangan suatu wilayah (desa). Dan akhirnya dengan menganalisis daerah rawan pangan berbasis Geographical Information System (GIS) sebagai entry point penting dalam menyusun strategi dalam mewujudkan kondisi ketahanan pangan wilayah pedesaaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *